food recipes

resep nasi goreng

menu makanan

resep kue

Berbagai Persoalan Pemilukada

Mohamad Djaenudin April 28, 2012 1

Info Baru Vol. 8 No. 4 April 2012-o

Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dalam kurun wakru 5 (lima) tahun sejak tahun 2005·2010 memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa masih terdapat persoalan bagi bangsa ini dalam menerapkan demokrasi langsung ketika hendak memilih calon pemimpinnya di tingkat lokal. Jika pada wakru sebelumnya (sebelum 2005), pemilihan kepala daerah dilakukan oleh lembaga perwakilan daerah yairu DPRD Provinsi unruk memilih gubemur dan DPRD Kabupaten/ Kota unruk memilih Bupati/Walikota, maka hal tersebut dianggap sebagai kurang demokratis karena rakyat secara langsung tidak terlibat. Namun ketika dihadapkan kepada banyaknya persoalan khususnya terkait dengan kestabilan politik lokal di mana sering terjadinya benturan horisontal antar masyarakat pendukung, maka pemilihan kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi perlu dipertanyakan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan wacana akan dikembalikan kepada DPRD untuk memilih gubemur.

Kondisi lain yang juga mengemuka dalam pemilukada ini adalah tidak harmonisnya hubungan antara gubemur dengan para bupatVwalikota di wilayahnya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pemimpin daerah tersebut sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga keduanya merasa memperoleh mandat yang besar dari rakyat atau merasa legitimate. Persoalan muncul ketika gubemur yang juga sebagai wakil Pemerintah (Pusat) di daerah memberikan arahan dan bahkan perintah kepada para bUlJatVwalikota di wilayahnya. Seringkali para bupatVwalikota tidak menggubris dan akhimya program tersebut tidak berjalan. Apalagi UU Nomor 32 juga memberikan berbagai ketentuan tentang pembagian urusan pemerintahan kepada kedua tingkatan wilayah tersebut. Oleh karena itu kemudian Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerinrah di Wilayah Provinsi guna lebih mengefekrifkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilukada selama 5 tahun tersebut pada akhirnya memberikan pemahaman secara umum bahwa hal tersebut menjadi kurang bermanfaat. Padahal seharusnya yang harus dicermati dan menjadi bahan evaluasi adalahbagaimana proses demokrasi dapat terus berkembang di tingkat lokal dengan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Dalam konteks ini DPR RI melalui Komisi II tahun 2010 lalu membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Monitoring Pemilukada yang berrujuan mengawasi dan memberikan evaluasi atas penyelenggaraan pemilukada di berbagai wilayah. Dalam monitoring tersebut ditemukan berbagai persoalan baik yang terkait dengan penyelenggaraan tahapan, persoalan penganggaran, persoalan pengawasan, persoalan kampanye, serta proses penyelesaian sengketa pemilukada.

Berdasarkan amanat Komisi II DPR RI, Tim Politik Dalam Negeri bersama Tim Hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Serjen DPR RI melakukan serangkaian kajian dan analisis atas berbagai persoalan pemilukada tersebut baik berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Panja Komisi II DPR RI maupun kajian akademis. Oleh karena iru kemudian lahirlah buku ini guna memberikan gambaran secara uruh berbagai persoalan pemilukada serta sebagai upaya mendokumentasikan hasil pemantauan yang dilakukan baik melalui proses penelitian, proses kunjungan lapangan bersama Komisi II, serta kajian literatur.

Adapun para penulis buku ini yaitu Sdr Debora Sanur L yang menulis dan mengkaji dari aspek regulasi yang mengatur tentang pemilukada. Selanjutnya Sdr Riris Katharina dan Sdr Dewi Sendhikasari menulis tentang persoalan penganggaran pemilukada yang tidak kompatibel dengan proses tahapan penyelenggaraan. Sdr Indra Pahlevi dan Aryojati Ardipandanto menulis rentang persoalan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada yang banyak memunculkan pers()alan, sehingga seringkali menimbulkan gesek:m baik horisontal maupun vertikal. Pada bagian selanjutnya Sdr Ahmad Budiman dan Handrini Ardiyanti menulis tentang kampanye pemilukada baik dari aspek media maupun komunikasi politik yang justru menjadi salah satu penyumbang persoalan dalam penyelenggaraan pemilukada ini.  Terkait dengan peran pengawas serta pelaksanaan pengawasan ditulis oleh Sdr Dedeh Haryati yang melihat masih sangat lemahnya peran pengawas dan tidak efekrifnya hasil pengawasan yang dilakukan. Pada bagian akhir Sdr Novianto Murti Hantoro menulis tentang sengketa pemilukada yang seringkali mengakibatkan berlarut-larutnya tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga ketika habis masa jabatan kepala daerah yang terdahulu, proses tersebut masih berlangsung.

Berdasarkan ulasan di atas, maka terlihat bagaimana konstruksi pemilukada. Berbagai persoalan mendera, namun semangat untuk membangun iklim demokrasi di tingkat lokal harus terus digelorakan. Dalam buku yang kami beri  judul “Berbagai Persoalan Pemilukada” ini, kami hanya ingin memberikan gambaran yang dapat kami potret dan rekam guna perbaikan sistem demokrasi lokal ke depan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi serra pencerahan kepada siapapun yang membacanya khususnya bagi para pengambil kebijakan baik di level pusat maupun lokal. Namun demikian kami menyadati bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi baik dari sisi substansi maupun teknis. Oleh karena itu kami memohon para pembaca untuk memberikan masukan guna penyempurnaan pada buku-buku kami selanjutnya.

Download daftasr isi: Berbagai persoalan pemilukada

Share on TwitterShare via email



One Comment »

  1. Syamsu Alam April 30, 2012 at 2:04 pm - Reply

    Buku yang menarik, dan mungkin akan lebih menarik kalau dibahas lebih jauh soal pendanaan Pemilukada, khususnya para kontestan, yang oleh banyak pihak dicuriga terjadi aktifitas Underground economy.

Leave A Response »