Jabatan Fungsional Membawa Kecerahan Para PNS

Mashur July 26, 2013 0

Ketidak cerahan terlihat pada wajah beberapa rekan kantor, tak kala mereka ditawarkan oleh atasannya untuk menduduki jabatan fungsional. Ragu serta bayang-bayang akan segunung pekerjaan yang akan mereka hadapi kelak, bila telah resmi diangkat menjadi pejabat fungsional. Ditambah lagi dibenak mereka terbesit apa yang mereka harus lakukan kelak, dan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan, serta berapa target pekerjaaan yang harus dicapainya.

Banyak para PNS merasa enggan atau bahkan menolak bila mereka ditawarkan menduduki jabatan fungsional. Mengapa sampai begitu enggannya PNS dengan jabatan fungsional, baik fungsional pustakawan ataupun fungsional arsiparis dan lainnya. Memang telah umum diketahui tunjangan yang diterima bagi pejabat fungsional tidak menggairahkan, cukup hanya untuk beli beberapa bungkus rokok saja.

Lain dulu lain pula sekarang, jabatan fungsional yang dulu para PNS enggan, bahkan menolak, kini berbalik menjadi ajang rebutan di kalangan para pegawai negeri sipil. Mengapa demikian ?. Ada sekilas kisah dari bebera PNS yang mendapatkanjabatan fungsional.

Silveria Lady adalah nama panggilan seorang pegawai Pemerintah, Bagian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, begitu gembiranya terpilih dapat mengikuti diklat fungsional arsiparis tingkat terampil yang diselenggrakan di Bogor, oleh Pusat Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Silveria Lady rela meninggalkan keluarga serta teman-teman tercinta dikampung halamannya, untuk mengikuti diklat arsiparis di bogor selama satu bulan demi tercapainya menjadi seorang fungsional arsiparis. Di sela-sela kegembiraannya, silveria Lady sempat berkata, setelah saya selesai mendapatkan pendidikan arsiparis, saya akan menyumbangkan hasil diklat arsiparis pada instansi dimana saya bekerja.

Mukhlis Gunawan seorang pegawai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga sempat mengungkapkan kegembiraannya, karena mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat Fungsional arsiparis, dengan demikian Ia dapat memperbaiki kariernya dalam menyongsong diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Kepegawaian yang akan merubah dan mengurangi jabatan struktural dan akan diperbanyak jabatan fungsional.

Harapan untuk memperbaiki karier bukan hanya sebatas pada Mukhlis dan Silveria Lady saja, tetapi hampir sebagian besar khususnya para PNS yang tidak mendapatkan jabatan struktural.

Jabatan fungsional adalah posisi yang mempunyai tanggung jawab tugas, dan, wewenang pegawai negeri sipil di dalam suatu satuan organisasi yang di dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada suatu keterampilan khusus, serta bersifat tidak ketergantungan pada orang lain. Jabatan teknis atau pungsional pada dasarnya tidak tertulis secara jelas pada struktur organisasi pemerintah. Jabatan pungsional keterampilan dan keahlian telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sbb:

1. Memiliki metode, teknik analisa, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau mendapatkan pelatihan teknis tertentu disertai surat tanda kelulusan.
2. Mempunyai etika profesi yang ditetapkan oleh suatu badan/organisasi/lembaga keprofesian,
3. Tersusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan;
-Pada tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
-Pada tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
4. Dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri.
5. Jabatan fungsional diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

Dasar Pengangkatan menjadi pejabat fungsional sbb:
1. Status sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan
3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku
4. Mendapat pendidikan dan pelatihan fungsional yang telah ditentukan.
5. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Jabatan fungsional serta angka kreditnya telah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), berdasarkan usulan dari pimpinan instansi pemerintah tertentu, yang kemudian melakukan memantau dan sekaligus membina para pejabat fungsional di instansinya

Penilaian terhadap hasil kerja dari seorang pejabat fungsional untuk naik pangkat kejenjang yang lebih tinggi, telah ditetapkan melalui angka kredit yang diraihnya. Angka kredit didapat dari hasil pekerjaan rutinitas yang dilakukan oleh pejabat fungsional pada masing-masing bidangnya. Angka kredit adalah bagian-bagian kecil dari dari suatu pekerjaan yang terakumulasi, yang kemudian dimasukan kedalam tabel pormulir usulan kenaikan pangkat.

Di rutinitas keseharian pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus bisa mengumpulkan nilai kredit berkisar 70 sampai 80% tugas pokok yang diemban seorang fungsional. Untuk tugas penunjang atau tugas tambahan di tempatnya bekerja antara 20-30%. Mengenai ketetapan angka kredit tersebut telah di atur, dengan maksud agar para pejabat fungsional lebih mengutamakan tugas-tugas pokoknya.

Dalam pelaksanaan penilaian untuk penetapan angka kredit jabatan fungsional telah dibentuk tim penilai dan bertugas membantu pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit pejabat fungsional pada instansi masing-masing. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional adalah sbb:

- Tim penilai tingkat Pusat, yang tugasnya adalah membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit para pejabat fungsional golongan IV.
- Tim penilai instansi yang tugasnya adalah membantu pimpinan instansi yang bersangkutan unyuk menetapkan angka kredit para pejabat fungsional golongan II dan III.
Untuk kenaikan jabatan fungsional dapat naik setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi syarat sbb:
- Minimal 1 tahun menduduki jabatan fungsional
- Mencapai angka kredit yang telah ditentukan
- Untuk penilaian DP3 baik.
Kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional dapat naik setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sbb:
- Minimal 2 tahun setelah diangkat menjadi pejabat fungsional.
- Mencapai target angkat kredit yang telah ditentukan.
- Penilaian DP3 baik.
Pada tanggal 17 Nopember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui ke 20 peraturan Presiden (Perpres) mengenai tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (remunerasi) untuk 20 kementrian atau lembaga pemerintah non kementerian (LKNP).

Berdasarkan Info dari situs Setkab pada hari jumat tanggal 30/11/2012 terhitung 20 kementerian dan lembaga telah mendapat persetujuan sesuai nomor urut Perpres No. 101 tahun 2012 dan Perpres No.120 tahun 2012.
Dalam Perpres dijelaskan mengenai tunjangan kinerja pegawai negeri sipil yang akan dibayarkan setiap bulan dan akan dibayar terhitung bulan januari 2012. Jadi PNS akan menerima rapel tunjangan kinerja selama 12 bulan. Tetapi tunjangan ini tidak diberikan kepada;
- Pegawai yang tidak mempunyai tugas atau pekerjaan atau jabatan tertentu di lingkungan K/L masing-masing.
- Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
- Pegawai yangdiberhentikan dari pekerjaan/jabatan dengan diberhentikan uang tunggu (sebelum diberhentikan sebagai pegawai negeri).
- Pegawai yang diperbantukan diperjakan pada badan instansi lain di luar lingkungan instasi asalnya.
- Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa pensiun.
Besaran tunjangan kinerja yang akan diterima para PNS tergantung pada kelas jabatan (grade) masing-masing pegawai. Untuk level terendah minimal seorang PNS akan menerima tunjangan kinerja sebesar RP. 1.563.000,

Bahan:

http://finance.detik,com/read/2012

BKN. Beranda peta situs, tgl 28/01/2013

http://www.anri.go.id/index.[hp

(maret 2013)

Share on TwitterShare via email



Leave A Response »